Kursi Ahok Digoyang

Saga naik takhtanya Basuki Tjahaja Purnama menjadi gubernur DKI Jakarta terus bergulir. Jalan terjal harus dilalui pria yang akrab disapa Ahok itu untuk menduduki kursi DKI 1 karena sejumlah penolakan. Kursi Ahok digoyang sejumlah organisasi masyarakat, bahkan sebelum ia duduk di singgasana penguasa Jakarta.

Salah satu ormas yang lantang menentang Ahok dilantik menjadi gubernur Jakarta adalah Front Pembela Islam (FPI). Bahkan, FPI tercatat sudah menolak Ahok memimpin Ibu Kota setelah memenangkan Pilkada 2012. Saat itu, FPI menolak Ahok menjadi wakil gubernur mendampingi gubernur terpilih, Joko Widodo.

Sederet alasan dikemukakan atas penolakan tersebut. Mulai dari agama, etnis, hingga sikap Ahok yang dikhawatirkan bakal merugikan umat Muslim di Jakarta.

Dan ketakutan itu memang terbukti. Kepribadian pria berusia 48 tahun yang asal jeplak kerap memancing kemarahan umat Islam. Ahok pernah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan umat Islam. Seperti melarang memotong hewan kurban di sekolah, hingga mendukung pembongkaran Masjid Baitul Arif di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur, untuk keperluan pembangunan rumah susun (Rusun).

Klimaksnya terjadi saat Ahok dilaporkan ke polisi karena dinilai menghina Muhammadiyah. Pelaporan itu berawal saat Muhammadiyah menolak rencana Ahok membangun lokalisasi prostitusi di Jakarta. Muhammadiyah menilai, pembangunan lokalisasi itu sama artinya dengan melegalkan pelacuran. Mendapat penolakan, Ahok pun melontarkan pernyataan yang dianggap menyinggung PP Muhammadiyah.

Ahok kian di atas angin setelah Jokowi meletakkan jabatan sebagai gubernur setelah resmi terpilih menjadi presiden. Ia pun diangkat menjadi pelaksana tugas (plt) gubernur. FPI bertindak cepat. Ormas Islam pimpinan Habib Rizieq Shihab mengerahkan 60 ribu massa untuk menggayang Balai Kota.

Perseteruan Ahok dengan FPI kian meruncing. FPI mendesak DPRD DKI segera memakzulkan Ahok. Jika tidak mereka bakal membuat gubernur tandingan. Tak mau kalah, Ahok balik mengancam akan membuat dualisme di FPI. FPI tandingan.

Hemat saya, sebagai seorang pemimpin Ahok harus memiliki jiwa besar ketika dikritik. Ia juga tidak seharusnya bersikap kasar menanggapi penolakan terhadap kebijakan yang dikeluarkannya.

Ahok juga perlu belajar kepada Umar bin Khattab radhiallahu 'anhu yang dicintai rakyat sebagai pemimpin karena bersikap adil. Tidak hanya kepada umat Muslim, tetapi kepada umat lain.

Pun dengan FPI. Sebagai ormas yang membawa panji Islam, FPI lebih baik bersikap lebih lembut dalam menegur seseorang. Sebab, Ahok sebagai simbol kepemimpinan Jakarta, dan FPI sebagai perwakilan umat Islam pasti memiliki lebih banyak ilmu dibandingkan masyarakat luas.

Tengok nasihat dari Prof Dr Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal sebagai Buya Hamka. Iman tanpa ilmu bagaikan pelita cahaya di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman, bagaikan obor di tangan pencuri.

Ulama besar kelahiran Sumatra Barat itu menekankan pentingnya memiliki ilmu dan iman secara bersamaan. Sebab, jika manusia hanya menggenggam salah satunya, akan sia-sia.

Sebagai kota yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam, penolakan FPI terhadap Ahok menurut saya tidak salah. Tapi, masalah timbul lantaran dalam undang-undang Ahok berhak naik takhta menjadi gubernur setelah Jokowi mundur. Kini yang bisa dilakukan FPI maupun pihak lain yang menolak Ahok adalah mengawal mantan bupati Belitung Timur itu agar tidak lagi merugikan dan melukai umat Islam dengan kebijakan-kebijakannya sebagai orang nomor satu di Jakarta.